Tugas Pokok dan Fungsi

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN

NOMOR  45  TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

 

 

DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

 

Pasal 207

 

  • DINHUB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
  • DINHUB dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 208

 

  • Susunan organisasi DINHUB, terdiri dari:
  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, terdiri dari:
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  5. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:
  6. Seksi Lalu Lintas;
  7. Seksi Angkutan; dan
  8. Seksi Pengujian Sarana.
  9. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari:
  10. Seksi Prasarana; dan
  11. Seksi Keselamatan dan Pengembangan.
  12. UPT; dan
  13. Kelompok Jabatan Fungsional.
  • Bagan organisasi DINHUB sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala

Pasal 209

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

 

Pasal 210

 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Kepala DINHUB mempunyai fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;
  3. pembinaan, perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan tugas bidang sarana, prasarana dan teknik kendaraan, lalu lintas dan angkutan darat, laut, sungai dan penyeberangan;
  4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
  5. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 211

 

  • Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  • Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

 

Pasal 212

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:

  1. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan DINHUB;
  2. pemberian dukungan administrasi yang meliputikepegawaian, ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, kerja sama hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
  3. penataan organisasi dan tata laksana;
  4. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  5. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINHUB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 213

 

  • Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
  • Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

Pasal 214

 

  • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, perencanaan pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, evaluasi serta pelaporan.
  • Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian.

 

Paragraf 3

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 215

 

  • Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
  • Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

 

Pasal 216

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
  3. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 217

 

  • Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:
  1. Seksi Lalu Lintas;
  2. Seksi Angkutan; dan
  3. Seksi Pengujian Sarana.
  • Masing-masing Seksi sebagaimana maksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

Pasal 218

 

  • Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten, penetapan lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.
  • Seksi Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten, penetepan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasi berada dalam wilayah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam wilayah kabupaten.
  • Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengujian berkala kendaraan bermotor.

 

Paragraf 4

Bidang Prasarana dan Keselamatan

Pasal 219

  • Bidang Prasarana dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
  • Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana dan keselamatan.

 

Pasal 220

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2), Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai fungsi:

  1. menyusun rencana dan program kerja tahunan Bidang Prasarana dan Keselamatan dengan mengolah bahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. menyusun konsep petunjuk teknis Bidang Prasarana dan Keselamatan dengan mempelajari bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  3. menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang prasarana dan keselamatan;
  4. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan dibidang prasarana dan keselamatan;
  5. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana dan keselamatan;
  6. membagi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai hasil kerja yang diharapkan;
  7. menjabarkan tugas dari Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti bawahan dengan metode kerja yang jelas agar bawahan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan benar;

 

  1. melaksanakan pembinaan dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan capaian kinerja kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja;
  2. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya.

 

Pasal 221

 

  • Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari:
  1. Seksi Prasarana; dan
  2. Seksi Keselamatan dan Pengembangan.
  • Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

Pasal 222

 

  • Seksi Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perhubungan.
  • Seksi Keselamatan Dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan serta evaluasi pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten.